Hanya 14 Parpol Penuhi Syarat Pendaftaran

KPU-002
Hingga batas akhir pendaftaran tanggal 16 Oktober 2017, KPU telah menerima 27 parpol yang mendaftar. Setelah diperiksa kelengkapan syarat pendaftaran, hanya 14 parpol yang memenuhi syarat pendaftaran dan telah diberika tanda terima. 13 parpol lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat pendaftaran sehingga tidak lolos. Salah satu penyebabnya adalah kepengurusan wilayah yang tidak lengkap.

Data lengkap dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang parpol pendaftar Pemilu 2019 adalah sebagai berikut:
Parpol Nasional:
73 Parpol terdaftar di Kemenkumham.
31 parpol minta username sipol.
27 parpol mendaftar.
14 parpol dokumen lengkap.
13 parpol dokumen tidak lengkap.
Parpol Lokal di Aceh:
7 parpol mendaftar.
4 parpol dokumen lengkap.

Berikut 14 parpol calon peserta pemilu yang dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran oleh KPU:
1. Partai Perindo
2. Parta Solidaritas Indonesia (PSI)
3. PDI Perjuangan
4. Partai Hanura
5. Partai Nasdem
6. Partai Amanat Nasional (PAN)
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8. Partai Gerindra
9. Partai Golkar
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Berkarya
12. Partai Garuda
13. Partai Demokrat
14. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Sementara 13 Partai yang terancam tidak lolos karena tidak memenuhi syarat pendaftaran yakni:
1. Partai Indonesia Kerja (Pika).
2. Partai Keadilan dan Persatuan Indpnesia (PKPI).
3. Partai Bhinneka Indonesia (PBI).
4. Partai Bulan Bintang (PBB).
5. Partai Islam Damai Aman (Idaman).
6. PNI Marhaenisme.
7. Partai Pemersatu Bangsa (PPB).
8. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI).
9. Partai Rakyat.
10. Partai Reformasi.
11. Partai Republik Nusantara (Republikan).
12. Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo).
13. Partai Republik.

Iklan

27 Parpol Mendaftar Pemilu 2019

KPU-001
Tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sudah dimulai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka pendaftaran bagi Partai Politik yang akan mengikuti Pemilu 2019 sejak tanggal 3 – 16 Oktober 2016.

Sampai dengan penutupan, Senin, 16 Oktober 2017, pukul 00.00 WIB tadi malam, telah tercatat 27 Partai Politik yang mendaftar. Jumlah tersebut jauh di bawah total Partai Politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) sebanyak 73 Parpol.

Berikut partai politik yang telah mendaftarkan diri ke KPU RI sebagai calon peserta Pemilu 2019:

1. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
2. Partai Solidaritas Indonesia (PSI),
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
5. Partai Nasdem
6. Partai Berkarya
7. Partai Republik
8. Partai Amanat Nasional (PAN)
9. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
10. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
11. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
12. Partai Golkar
13 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
14. Partai Bhinneka Indonesia
15. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
16. Partai Rakyat
17. Partai Demokrat
18. Partai Pemersatu Bangsa
19. Partai Islam Damai Aman (Idaman)
20. Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
21. Partai Indonesia Kerja (PIKA)
22. Partai Bulan Bintang (PBB)
23. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
24. Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo)
25. PNI Marhaenis
26. Partai Reformasi
27. Partai Republik Nusantara (Republikan)

Black Campaign dalam Kampanye Politik

Black CampignKampanye Politik adalah upaya secara terencana dan terorganisir yang bertujuan untuk mempengaruhi calon pemilih dalam mengambil keputusan. Kampanye politik merupakan bagian penting dalam marketing politik. Selain berfungsi sebagai marketing politik, kampanye juga sebagai upaya dalami pendidikan politik

Dalam dunia politik dikenal dua macam kampanye, yaitu kampanye positif dan kampanye negatif. Kampanye positif yaitu mengangkat hal-hal yang baik dari suatu partai atau figur, dan menganjurkan orang untuk memilih partai atau figur tersebut.

Sedangkan kampanye negatif yaitu kampanye yang mengangkat hal-hal atau sisi buruk dari suatu partai atau figur, dan menganjurkan orang untuk tidak memilih partai atau figur tersebut.

Baik kampanye positif maupun kampanye negative, dalam mengangkat keunggulan maupun sisi keburukan suatu partai atau figur, keduanya berdasarkan fakta dan data. Karena itu, kedua macam kampanye itu boleh dan sah untuk dilakukan. Meski secara etis, kampanye negatif sebaiknya dihindari.

Jenis kampanye yang sebenarnya tidak dikenal dalam dunia politik namun sering ditemukan di masyarakat yakni kampanye hitam atau Black Campaign. Kampanye hitam yaitu mengangkat isu-isu negatif dari suatu partai atau figur dan menganjurkan orang untuk tidak memilihnya. Kampanye hitam dihembuskan tanpa berdasarkan data dan fakta yang jelas. Karena itu kampanye hitam atau Black Campaign merupakan tuduhan tidak berdasar dan cenderung fitnah.

Alangkah indahnya jika setiap partai politik, tokoh atau masyarakat pendukungnya memilih jenis kampanye positif. Partai Politik, tokoh atau para pendukung mengangkat hal-hal positif, keunggulan, kelebihan dan kehebatan partai politik atau tokoh yang didukungnya. Kemudian secara persuasif mengajak masyarakat untuk memilih dan mendukung partai politik atau tokoh tersebut.

Selebihnya, tidak harus mengangkat sisi negatif, kelemahan dan kekurangan partai politik atau tokoh lain. Bukankah kita telah diajarkan oleh agama kita, bahwa mengungkit keburukan orang lain itu ibarat memakan bangkai saudara sendiri. Apalagi kalau hal-hal negatif itu diungkap tanpa fakta, bukti dan data yang ada dan nyata. Jangan sampai semua itu menjadi fitnah dan bukankah fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan?

Salam Demokrasi!

Rekapitulasi Hasil Pemilu 2014

Setelah sebelumnya banyak pihak yang meragukan, akhirnya Komisi Pemilihan Umum mampu menyelesaikan penghitungan suara Pemilu 2014. Sesuai Undang Undang, rekapitulasi hasil Pemilu harus selesai paling lambat 1 (satu) bulan setelah waktu pencoblosan. Karena pencoblosan telah dilaksanakan pada 9 April 2014, maka KPU diwajibkan menyelesaikan penghitungan suara tanggal 9 Mei 2014 sebelum pukul 00.00 WIB.

Hari Jum;at, 9 Mei 2014, bertempat di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil perolehan suara partai politik dalam Pemilihan Legislatif 2014, pukul 23.30 WIB. Pengumuman tersebut dihadiri oleh perwakilan dari semua Partai Politik peserta Pemilu.

Berikut adalah rincian secara lengkap perolehan suara partai politik peserta Pemilu 2014 berdasarkan nomor urut partai:
1. Partai Nasdem 8.402.812 (6,72 persen)
2. Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957 (9,04 persen)
3. Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 (6,79 persen)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 23.681.471 (18,95 persen)
5. Partai Golkar 18.432.312 (14,75 persen)
6. Partai Gerindra 14.760.371 (11,81 persen)
7. Partai Demokrat 12.728.913 (10,19 persen)
8. Partai Amanat Nasional 9.481.621 (7,59 persen)
9. Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 (6,53 persen)
10. Partai Hanura 6.579.498 (5,26 persen)
14. Partai Bulan Bintang 1.825.750 (1,46 persen)
15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.143.094 (0,91 persen)

Jumlah total suara sah 124.972.491.

Dengan demikian PDIP menduduki peringkat pertama dengan perolehan 23.681.471 (18,95 persen), disusul Partai Golkar 18.432.312 (14,75 persen) dan Partai Gerindra di posisi ketiga dengan perolehan suara 14.760.371 (11,81 persen).

Dari hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu tersebut, maka ada 2 (dua) partai politik yang tidak memenuhi ambang batas suara 3,50% yaitu PBB dan PKPI. Karena itu dua partai tersebut gagal meloloskan wakilnya ke Senayan dan tidak bisa ikut Pemilu yang akan datang.

Salam Demokrasi

6. Partai Gerakan Indonesia Raya

GerindraPartai Gerindra adalah partai politik di Indonesia yang lahir pada tanggal 6 Februari 2008. Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra adalah Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc., seorang dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Nama Gerindra berasal dari Perindra yang merupakan pemberian langsung dari Soekarno. Namun Prabowo Subiyanto sebagai salah satu pendiri tidak bisa mendaftarkan nama tersebut, karena harus melalui persetujuan pengurus lama yang kebanyakan sudah meninggal. Maka dipakailah nama Gerindra yang kemudian dijabarkan sebagai Gerakan Indonesia Raya.

Kelahiran Partai Gerindra bermula dari rasa keprihatinan melihat kondisi masyarakat yang terjerat kemiskinan akibat permainan orang-orang yang tidak peduli kepada kesejahteraan masyarakat. Tokoh-tokoh di balik lahirnya Partai Gerindra antara lain Prabowo Subiyanto, Haysim Djoyohadikusumo, Fadli Zon, Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Halida Hatta, Amran Nasution, Tanya Alwi dan Haris Bobihoe.Para Tokoh itulah yang bercita-cita ingin mengangkat rakyat dari jerat kemelaratan untuk kemudian mensejahterakannya.

Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 adalah Pemilu pertama yang diikuti Partai Gerindra. Sebagai pendatang baru, Partai Gerindra berhasil meraih 4.646..406 suara atau 4,5% dari total suara sah nasional. Dengan hasil itu, Partai Gerindra berhasil mendapatkan 26 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebuah hasil yang tentu tidak terlalu mengecewakan mengingat Partai Gerindra sebagai pendatang baru.

Pada Pemilihan Umum 2014, Partai Gerindra mendapatkan nomor urut 6. Jauh-jauh hari, Partai ini sudah mendeklarasikan Prabowo Subiyanto sebagai Calon Presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden Juli 2014 mendatang.

Referensi:
– partaigerindra.or.id
– id.wikipedia.org

5. Partai Golkar

Partai GolkarPartai Golongan Karya (Partai Golkar) salah satu partai politik yang ada di Indonesia saat ini. Sebelumnya Partai Golkar dikenal dengan nama Golongan Karya (Golkar). Partai politik ini adalah produk Rezim Orde Baru, meski saat itu Golongan Karya bukanlah partai politik. Di masa Orde Baru yang disebut Partai Politik adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demorkasi Indonesia (PDI).

Kelahiran Golkar bermula dari berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada masa akhir kepemimpinan Soekarno. Tanggal 20 Oktober 1964 Angkatan Darat mendirikan Sekber Golkar dengan tujuan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis dalam dunia politik Indonesia. Selanjutnya, sesuai ketetapan MPRS tentang perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, maka pada 17 Juli 1971, Sekber Golkar berubah menjadi Golkar.

Golongan Karya (Golkar) pertama mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 1971. Saat itu Golongan Karya (Golkar) berhasil menjadi pemenang. Semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, Golkar selalu menang dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Golkar selalu menang pada Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Kemenangan itu tidaklah aneh mengingat Soeharto menggunakan kewenangannya untuk memobilisasi bahkan memaksa setiap PNS untuk mencoblos Golkar.

Kekuasaan dan kewenangan yang diselewengkan itulah yang membuat rakyat Indonesia semakin lama semakin marah dan kesal. Krisis moneter paska Pemilu 1997 hingga meletusnya kerusuhan Mei 1998 adalah rentetan sejarah yang meruntuhkan Soeharto.

Krisis ekonomi yang tak kunjung membaik dan kerusuhan yang terus terjadi akhirnya memaksa Soeharto turun tahta. Kamis, 21 Mei 1998 Soeharto menyampaikan pidato yang berisi tentang pengunduran diri atau berhenti menjadi Presiden Republik Indonesia.

Peristiwa turunya Soeharto dari kursi Presiden itulah yang kemudian dikenal dengan masa reformasi. Di masa reformasi, Golkar bermetamorfosis menjadi Partai Golkar. Meski banyak pihak saat itu yang menginginkan Golkar dibubarkan, namun karena masih banyak elemen masyarakat yang mendukung maka Golkar tetap ada.

Hal itu terbukti saat Pemilu paska reformasi yakni Pemilu 1999. Meski kalah dari PDIP yang berada di peringkat pertama, Golkar masih berhasil meraih suara yang cukup signifikan dan berada di peringkat kedua.

Pada Pemilu 2004, Partai Golkar bahkan berhasil menjadi pemenang Pemilu dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58% dari total suara sah nasional. Pada Pemilu berikutnya yaitu 2009, Partai Golkar turun ke peringkat kedua di bawah Partai Demokrat. Jumlah suara yang diperoleh Partai Golkar yaitu 15.037.757 suara atau 14,5% dari total suara sah nasional.

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, Partai Golkar mendapat nomor urut 5. Target Partai Golkar adalah kemenangan dengan harapan bisa memuluskan Ketua Umumnya, Aburizal Bakrie untuk menjadi Calon Presiden. Meski dalam internal Partai Golkar terjadi friksi-friksi antara yang mendukung Aburizal Bakri sebagai Capres dan sebagian lain tidak mendukung.

Hal itu sangat dipahami mengingat elektabilitas Aburizal Bakri yang tidak terlalu menggembirakan. Berdasarkan hasil survey beberapa lembaga yang dilakukan mulai akhir 2013 hingga awal 2014, elektabilitas ARB masih jauh di bawah Capres lain seperti Joko Widodo (PDIP) dan Prabowo Subiyanto (Gerindra). Bahkan dari hasil survey terbaru yang dimuat Republika (1/4/2014), di internal Golkar saja elektabilitas ARB masih di bawah Priyo Budi Santoso (18,44%), dan Jusuf Kalla (17,33%). Sementara ARB berada diperingkat ketiga dengan memperoleh 16,42%.

Untuk menarik simpati masyarakat, Partai Golkar menjual masa kejayaan masa lalu yang pernah dialami di masa keemasan Orde Baru. Kita tidak tahu siapa yang punya inisiatif dan memulainya. Kita hanya tahu dan sering menjumpai di bagian belakang truk ada gambar Soeharto. Ada juga stiker-stiker dengan gambar Soeharto di tempel di angkot-angkot. Gambar Soeharto dengan senyuman khasnya. Kemudian ada tulisan, “Piye kabare, penak jamanku to?”

Sumber Referensi:

– id.wikipedia.org

– republika online

– merdeka.com

4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

PDIPPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lahir paska peristiwa 27 Juli 1996 atau lebih dikenal dengan Juli Kelabu. Kelahiran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga tak bisa dilepaskan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sejarah PDIP tak bisa dilepaskan dari rentetan sejarah PDI yang lahir di masa Orde Baru.

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) berdiri 10 Januari 1973 merupakan penggabungan dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan juga dua partai keagamaan, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

Dalam perkembangannya, ada semangat untuk merehabilitasi nama Soekarno yang merupakan “Proklamator dan juga pencetus Pancasila”, yang juga adalah pendiri PNI. Maka pada masa kepemimpinan Soerjadi 1986 mulailah diadakan pendekatan terhadap keluarga Sukarno yaitu Megawati Soekarnoputri dan juga Guruh Soekarnoputra untuk bergabung dalam PDI.

Setelah bergabung, Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi Ketua Umum pada Konggres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang diselenggarakan di Surabaya tahun 1993. Pihak penguasa saat itu yakni Rezim Orde Baru tidak suka dengan terpilihnya Megawati Soekarnoputri.

Pihak penguasa berusaha mendongkel Megawati Soekarnoputri dari kepemimpinan PDI. Upaya itu berhasil ketika Konggres PDI 1996 di Medan yang memilih kembali Soerjadi sebagai Ketua Umum. Maka pecahlah partai itu menjadi dua kubu, kubu Soerjadi yang diakui pemerintah dan kubu Megawati Soekarnoputri.

Meski tak diakui pemerintah, PDI kubu Megawati Soekarnoputri tetap menduduki kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat. Pada tanggal 27 Juli 1996, kelompok Soerjadi yang didukung pihak penguasa berusaha merebut kantor DPP PDI. Terjadilah bentrokan kedua kubu yang menyebabkan banyak korban jiwa. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan Juli Kelabu. Karena dibantu pihak aparat TNI dan Kepolisian, maka kubu Soerjadi berhasil merebut kantor DPP PDI.

Membaca situasi yang demikian, Megawati Soekarnoputri kemudian mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sementara PDI tetap berdiri di bawah kepemimpinan Soerjadi yang kemudian digantikan oleh Budi Harjono. Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999 menjadi ajang pembuktian, maka sebenarnya PDI yang dipercaya dan didukung oleh rakyat. Hasilnya, PDIP Megawati berhasil menjadi peringkat pertama, sedangkan PDI Budi Harjono terpuruk bahkan tidak mencapai batas electoral treshold.

Pada Pemilu 1999, PDIP bertengger di peringkat pertama dengan meraih 151 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemilu 2004 perolehan kursi PDIP turun ke peringkat kedua 109 kursi di bawah Partai Golkar. Pada Pemilu 2009, perolehan suara PDIP kembali turun dengan hanya meraih 14.600.091 suara atau 14,0% dari total suara nasional dan mendapat jatah 95 kursi di DPR.

Pada Pemilu 2014, PDIP mendapat nomor urut 4. Target partai berlambang kepala banteng bermoncong putih pada Pemilu 2014 adalah peringkat pertama. Dua hari menjelang masa kampanye Pemilu 2014, PDIP mendeklarasikan Joko Widodo (Jokowi) Gubernur DKI sebagai Calon Presiden pada Pemilihan Presiden Juli 2014.

Berdasarkan hasil survey beberapa lembaga survey yang dilakukan dari akhir 2013 hingga awal 2014, PDIP dan Jokowi selalu berada di peringkat pertama. Pada Pemilu 2014, PDIP kemungkinan akan bersaing ketat dengan Partai Golkar dan Gerindra dalam meraih dukungan rakyat. Sementara Joko Widodo (Jokowi) akan bersaing dengan Prabowo Subiyanto dari Partai Gerindra dalam Pemilihan Presiden yang akan digelar Juli 2014. Akankah target PDIP untuk meraih peringkat pertama Pemilu Legislatif dan pengusungan Jokowi sebagai Presiden akan berhasil? Menarik untuk kita cermati.

Sumber Referensi:

– id.wikipedia.org

– sindonews.com