Meramal Masa Depan Partai Hanura

Mantan Panglima ABRI, Jenderal (Pur) Wiranto mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Selain sebagai pendiri, Wiranto juga sekaligus menjabat Ketua Umum. Partai Hanura dideklarasikan pada hari Kamis, 21 Desember 2006 di Hotel kartika Candra, Jakarta Selatan. Selain dihadiri oleh para kader partai tersebut, pendeklarasian juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, diantaranya mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung, Mantan Wapres Try Sutrisno, dan Mantan Presiden Abdurrahman Wahid.

Dari kepengurusan partai yang telah terbentuk, Wiranto tampaknya ingin merangkul semua pihak. Hampir semua elemen masyarakat ada di kepengurusan partai Hanura.Dari kalangan militer ada nama Jend. (Pur) Fahrul Razi, mantan Kasum ABRI, Jend. (Pur) Subagyo HS., mantan KASAD, Laks. (Pur) Kent Sondakh mantan KASAL, dan Jend. Pol. (Pur) Chaerudin Ismail mantal Wakapolri. Dari Kalangan politisi ada nama Fuad Bawazir, Nicko Daryanto, Samuel Kotto dan Djafar Bajeber. Sementara dari pengacara ada nama Elza Syarief dan Gusti Randa dan dari kalangan artis ada Anwar Fuadi.

Langkah Wiranto mendirikan Partai Hanura tak pelak mengundang berbagai spekulasi dari berbagai kalangan masyarakat. Langkah tersebut mungkin sebagai bentuk kekecewaan Wiranto terhadap Partai Golkar. Jabatan terakhir Wiranto adalah sebagai Anggota Dewan Penasehat DPP Partai Golkar. Namun menurut Fahrul Razi, salah seorang Ketua Partai Hanura, Wiranto sudah tidak pernah diundang lagi oleh Golkar. Selain itu, pada Pilpres 2004, Golkar juga gagal membawa Wiranto menuju ke kursi RI 1.

Spekulasi lain yang berkembang adalah bahwa Wiranto akan menggunakan Partai Hanura sebagai gerbong yang akan membawanya maju sebagai Capres 2009. Langkah ini diambil mengingat Partai Golkar, Partai dimana Wiranto bernaung selama ini, kemungkinan besar akan mencalonkan Ketua Umumnya sebagai Capres 2009. Meskipun untuk menjadi Calon Presiden dari Partai Golkar harus melalui konvensi, namun indikasi kuat menunjukkan bahwa Jusuf Kalla akan maju sebagai Calon Presiden dari Partai barlambang Pohon Beringin itu.

Untuk bisa mencalonkan Wiranto sebagai Presiden 2009, Partai Hanura harus membuktikan diri dulu pada Pemilu Legislatif 2009. Mampukah Partai Hanura menarik simpati dari berbagai lapisan masyarakat? Atau sebaliknya, menjadi Partai yang hanya menarik simpati dari kalangan militer saja seperti yang terjadi pada PKPI dan PKPB. PKPI yang didirikan oleh Alm. Jend.(Pur) Edy Sudrajat, Mantan PANGAB dan PKPB yang didirikan Jend. (Pur) R. Hartono, mantan KASAD, keduanya gagal menjadi partai besar. Masyarakat masih kurang simpati dengan Partai yang berbau militer. Memori masyarakat mungkin masih mencatat bahwa militer adalah alat untuk melanggengkan kekuasaan sebagaimana terjadi pada masa Soeharto Sehingga masyarakat khawatir jika militer yang berkuasa maka demokrasi tidak akan berjalan.

Wiranto bisa belajar dari sukses SBY yang mendirikan Partai Demokrat dan bisa mengantarnya ke kursi RI 1. Demikian juga Wiranto bisa belajar dari kegagalan PKPI dan PKPB dalam meraih simpati masyarakat. Pertanyaannya, mengapa PKPI yang didirikan oleh Alm. Edy Sudrajat dan PKPB yang didirikan oleh R. Hartono gagal? Sementara Partai Demokrat yang didirikan SBY yang juga mantan militer berhasil meraih simpati masa.
Jika diperhatikan, ada beberapa perbedaan antara PKPI dan PKPB dengan Partai Demokrat. Pertama, dari segi kepengurusan PKPI dan PKPB kurang mengakomodir berbagai elemen masyarakat di luar kalangan militer. Sementara Partai Demokrat berusaha merangkul berbagai elemen masyarakat sehingga Partai Demokrat tidak terlihat sebagai Partai yang berbau militer.

Kedua, Ketua Umum PKPI dan PKPB dipegang langsung oleh Edy Sudrajat dan R. Hartono sendiri. Sementara di Partai Demokrat, Ketua Umum tidak dipegang langsung oleh SBY melainkan oleh orang lain dan non militer yaitu S. Boedhisantoso. SBY cukup bermain dari belakang, dan ini merupakan sebuah kecerdikan dan permainan yang cantik dari SBY.

Ketiga, figur yang bersangkutan. Jend. (Pur) Edy Sudrajat, meski yang bersangkutan tidak memiliki masalah terkait pelanggaran HAM dan sebagainya, namun sosok Edy Sudrajat boleh dikatakan kurang populer di masyarakat. Sementara Jend. (Pur) R. Hartono, masyarakat sudah terlanjur mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah pengikut setia Soeharto. Hal ini membuat masyarakat kurang simpati. Sosok SBY, relatif tidak memiliki masalah. Bahkan SBY menjadi semakin populer ketika “didzolimi” oleh Presiden Megawati. Spontan masyarakat dan tokoh politik yang berseberangan dengan Megawati waktu itu langsung bersimpati kepada SBY. Sejak saat itu, popularitas SBY semakin meningkat.

Wiranto tampaknya mencoba mengikuti SBY dengan menggandeng berbagai kalangan masyarakat untuk masuk dalam kepengurusan partai. Namun sayang, Wiranto juga menjadi Ketua Umum Partai Hanura. Hal ini akan membuat Partai Hanura tampak sebagai Partai berbau militer, meski pun sebenarnya banyak pengurus yang non militer. Apalagi figur Wiranto, selain tidak sepopuler SBY, Wiranto juga terkait isu pelanggaran HAM. Kedekatan Wiranto dengan Soeharto di masa lalu juga akan menjadi catatan tersendiri di masyarakat.

Apakah Partai Hanura akan bersinar di tahun 2009 dan berhasil menarik simpati masyarakat seperti Partai Demokrat? Atau sebaliknya tenggelam dan menjadi partai gurem seperti yang terjadi pada PKPI dan PKPB. Semuanya sangat tergantung pada kecerdikan dan kepiawaian Wiranto sebagai Ketua Umum.

Ditulis 25 Desember 2006 di http://blog.filefront.com/Badiyo

Siapa yang Pantas Menjadi Capres Alternatif?

Undang Undang Pemilihan Presiden (UU Pilpres) yang telah disyahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu, 29 November 2009 mensyaratkan dukungan partai atau gabungan partai 20 persen kursi atau 25 persen suara, untuk mengajukan capres/cawapres. Angka tersebut diyakini akan semakin menguntungkan Susilo Bambang Yudoyono dan Megawati.

Meski partai SBY sendiri, Partai Demokrat (PD) hanya meraih 10 persen suara dan 7,46 persen suara di Pemilu 2004, namun peluangnya tetap besar mengingat kemungkinan Partai Golongan Karya (Golkar) akan tetap mendukung SBY. Partai Golkar sendiri di pemilu 2004 lalu meraih 23,27 persen kursi dan 21,62 persen suara. Jika kedua partai itu minimal bisa mempertahankan raihan mereka seperti di Pemilu 2004, maka hanya dengan koalisi dua partai saja sudah cukup untuk bisa memajukan SBY menjadi capres 2009.

Sementara Megawati yang diusung Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) juga diuntungkan dengan persyaratan tersebut. PDIP di Pemilu 2004 lalu meraih 19,82 persen kursi dan 18,31 persen suara. Jika hasil Pemilu 2004 bisa dipertahankan, maka PDIP hanya butuh satu partai menengah untuk bisa mencalonkan Megawati di Pilres 2009. Untuk itulah PDIP jauh-jauh hari sudah gencar melakukan penjajagan kepada beberapa partai untuk diajak berkoalisi. Tidak hanya partai menengah seperti PKS, partai sebesar Golkar pun tak luput dari incaran PDIP.

Peta kekuatan menjelang Pilpres 2009 yang semakin mengarah kepada dua nama tersebut menjadi berita yang tidak menggembirakan bagi para kaum muda. Selain dianggap sudah tidak muda lagi, keduanya juga sudah pernah memimpin Indonesia. Hasilnya juga sudah jelas, belum mampu menyejahterakan rakyat Indonesia. Kaum muda sangat menginginkan adanya perubahan. Perubahan sangat mungkin terjadi jika ada pergantian pemimpin. Untuk itulah, munculnya calon presiden alternatif menjadi sangat penting adanya.

Melihat UU Pilpres yang mensyaratkan 20 persen kursi dan 25 persen suara, masih memungkinkan munculnya satu capres lagi untuk bersaing dengan SBY dan Megawati. Partai menengah seperti PKS, PKB, PPP dan PAN sangat berpeluang untuk menggalang lahirnya capres alternatif. Selain itu, ada beberapa partai kecil yang bisa digandeng seperti PBR. Beberapa partai baru yang memiliki prospek cukup baik seperti Gerindra dan Hanura juga sangat mungkin untuk diajak berkoalisi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap melepaskan diri dari bayang-bayang SBY maupun Megawati. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Anis Matta, mengatakan, “Jika suaranya signifikan di Pemilu Legislatif (Pileg), PKS akan menggalang kekuatan poros tengah untuk memunculkan capres alternatif”. (Republika, 4 November 2008).

Sementara Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Ja’far menyatakan bahwa PKB juga siap berkoalisi untuk mengusung capres alternatif. Namun demikian, soal capres baru akan dibicarakan setelah pemilu legislatif 2009.

Sikap Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menurut Sekjen PPP Irgan Chairil Mahfuz, masalah capres baru akan dibicarakan setelah mengetahui hitungan hasil pemilimah umum legislatif (Pileg). Meski demikian, kecenderungan PPP akan tetap mendukung SBY. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PPP, Lukman Hakim Saifuddin yang mengatakan bahwa sebagian besar suara-suara di daerah-daerah masih meminta PPP tetap bersama dengan SBY. (Republika, 10 November 2008)

Partai Amanat Anasional (PAN) masih belum ada pernyataan resmi dari pengurus partai tentang capres. Jika menilik iklan-iklan politik dari PAN, kecenderungannya adalah mengusung ketua umumnya, Sutrisno Bachir untuk menjadi capres. Namun, tampaknya Sutrisno Bachir sulit lepas dari bayang-bayang Amin Rais. Meski pernah gagal dalam pemilihan presiden tahun 2004, Amin Rais masih mendapat dukungan untuk kembali maju di pilpres 2009. Amin Rais sendiri menyatakan bahwa dirinya hanyalah pemain cadangan di pemilihan presiden 2009. “Jika ada pemain yang cedera dan tidak bisa main lagi, maka saya baru akan turun” demikian Amin Rais dalam dialog sebuah acara di stasiun televisi swasta beberapa waktu lalu.

Sempat tersiar juga wacana bahwa PAN akan mengusung Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai capres. Mengingat belum ada pernyataan resmi dari PAN tentang siapa yang akan didukung sebagai capres 2009, maka PAN sangat berpeluang untuk berkoalisi dengan partai menengah lainnya mengusung capres alternatif.

Kepentingan dan keharusan untuk menggalang capres alternatif sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Persoalah yang masih mengganjal adalah, siapa yang akan didukung dan disepakati bersama untuk menjadi capres dari koalisi poros tengah? Persoalan ini menjadi tidak mudah dipecahkan mengingat kepentingan baik dari parpol maupun individu calon presiden.
Sejauh ini, sudah banyak beredar nama-nama calon presiden di luar SBY dan Megawati. Mulai dari Hidayat Nur Wahid (PKS), Wiranto (Hanura), Prabowo Subiyanto (Gerindra), Din Samsyudin (PMB) dan Sutiyoso (Partai Republikan). Sementara capres yang belum mendapat dukungan parpol adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X, Rizal Ramli, dan Marwah Daud Ibrahim. Beberapa nama non parpol juga sempat muncul seperti Fajrul Rachman dan Rizal Malarangeng.

Mengingat dua capres yang sudah pasti yakni SBY dan Megawati memiliki dukungan yang cukup besar, maka capres alternatife haruslah mendapat dukungan yang besar pula. Pengamat politik Universitas Paramadina, Anies Baswedan mengatakan bahwa poros tengah hanya mau mendukung orang ketiga jika orang ketiga itu bisa mengalahkan capres PDIP, Megawati Soekarnoputri. Tidak mungkin mereka dukung capres alternatif kalau dia tidak bisa masuk dua besar. (Republika, 17 November 2008).

Oleh karena itu, capres alternatif harus memiliki tinkat kepopuleran yang cukup tinggi. Orang itu harus sepopuler SBY atau Megawati atau sedikit di bawahnya. Jika kepopuleran tokoh itu jauh di bawah SBY dan Megawati, sulit rasanya untuk meraih simpati di pemilihan presiden 2009. Selain itu, capres alternatif juga harus mendapat dukungan yang kuat dari koalisi parpol pengusung. Dari sederet nama yang telah beredar siapakah yang bisa didukung dan disepakati bersama untuk maju dalam pemilihan presiden 2009 untuk bersaing dengan Susilo Bambang Yudoyono dan Megawati Soekarnoputri?

Persoalan ini juga akan menguji jiwa kenegarawan para politisi. Jika mereka melihat kepentingan rakyat dan masa depan bangsa, maka untuk bersatu dalam kesepakatan menjadi soal yang tidak sulit. Akan tetapi, jika kepentingan partai atau individu yang ditonjolkan, maka upaya untuk memunculkan capres alternatife apalagi memenangkan pilpres 2009 hanya akan menjadi isapan jempol belaka.

Mungkinkah PDIP Berkoalisi dengan Golkar dan PKS?

Menjelang Pemilu 2009, suhu politik Indonesia sudah mulai menghangat. Suasana semakin semarak dengan berbagai wacana koalisi. Beberapa partai politik sudah mengambil ancang-ancang dengan melakukan penjajagan ke partai lain untuk berkoalisi.

Seperti yang dilakukan PDIP misalnya. Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP, Taufik Kiemas telah mengajak Golkar untuk berkoalisi. Dengan dalih mengemban amanat rakyat, suami dari Megawati itu rela menawarkan diri kepada Golkar untuk berkoalisi di Pemilu 2009.

Ajakan PDIP untuk berkoalisi tidak hanya ditawarkan kepada Golkar. PKS tak luput dari tawaran partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut. Saat mengajak PKS untuk berkoalisi, Taufik berdalih bahwa tidak ada partai yang bisa menang sendiri tanpa bekerjasama dengan partai lain. Mengenai platform kedua partai yang berbeda, Taufik menjelaskan bahwa saat ini tidak ada lagi dikotomi antara nasionalis dan agamis.

Benarkah alasan-alasan tersebut yang melatarbelakangi PDIP untuk mengajak Golkar dan PKS berkoalisi? Dalam dunia politik, alasan apapun bisa dijadikan dalih untuk tersebut bisa saja benar dan syah-syah saja. Namun karena yang diajak berkoalisi oleh PDIP adalah Golkar dan PKS, maka menjadi sangat menarik untuk dibicarakan.

PDIP dengan Golkar

Meski saat ini koalisi adalah sebuah keharusan, namun dengan siapa sebuah partai harus berkoalisi meski dipertimbangkan secara matang. Tidak ada yang salah jika PDIP mengajak Golkar untuk berkoalisi. Namun, mengingat sejarah masa lalu kedua partai, banyak pertanyaan yang muncul jika kedua partai “Gajah” itu bersatu. Bahkan bukan hanya menyisakan banyak pertanyaan, koalisi PDIP dan Golkar akan menimbulkan berbagai kecurigaan.

Golkar di masa lalu adalah partai penguasa yang sering berbuat sewenang-wenang. PDIP adalah salah satu partai yang pernah merasakan kesewenang-wenangan tersebut. Puncaknya adalah Sabtu, 27 Juli 1996 yang sering disebut sebagai Sabtu Kelabu. Mengingat hal ini, akan banyak kader PDIP yang merasa berat seandainya harus berkoalisi dengan Golkar yang notabene adalah musuhnya di masa lalu.

Meski demikian, para kader PDIP kemungkinan tidak akan keberatan untuk berkoalisi dengan Golkar. PDIP telah belajar dari pengalaman di Pemilu dan Pilpres 2004. Saat itu, Capres PDIP Megawati yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi kalah dari pasangan SBY-JK. Tak mau kalah untuk kedua kalinya, PDIP melakukan banyak strategi, termasuk berkoalisi dengan Golkar.

Penolakan koalisi PDIP dengan Golkar kemungkinan justru akan datang dari para kader Golkar. Meski tidak menampik bahwa Golkar juga menginginkan kekuasaan, namun Golkar tidak mau memperolehnya dengan cara yang kurang elegan. Meraih kekuasaan dengan berkoalisi dengan PDIP akan menurunkan citra Golkar di masyarakat. Selama ini masyarakat sudah tahu bahwa Golkar dan PDIP adalah dua partai yang beroposisi bahkan di masa lalu mereka adalah saling berseberangan.

Meski hasil pemilu 2004 Golkar di bawah PDIP, namun posisi tawar Golkar saat ini lebih baik dibanding PDIP. Golkar masih punya banyak pilihan. Golkar akan lebih terhormat jika berkoalisi dengan PKS, Partai Demokrat, PPP, atau PKB dan PAN. Jadi bagi Golkar, PDIP adalah pilihan terakhir jika semua jalan telah buntu.

PDIP dengan PKS

Tidak berbeda dengan koalisi antara PDIP dan Golkar, koalisi antara PDIP dengan PKS juga akan sulit terwujud. Meski tidak ada sejarah permusuhan antara mereka di masa lalu, namun platform partai akan menjadi ganjalan serius. PDIP yang nasionalis tidak akan keberatan menerima PKS yang religius. Penolakan akan muncul dari kader PKS. PKS yang dikenal oleh masyarakat sebagai partai yang bersih dan reformis, tidak akan serta merta dalam melakukan koalisi.

Karena tidak membidik target kukuasaan, PKS lebih leluasa dalam memilih siapa yang akan diajak berkoalisi. Meski saat ini PKS telah menetapkan delapan nama capres, namun kepastian PKS mengajukan capres sendiri baru akan diputuskan seusai pemilu legislatif April 2009. Jika PKS meraih suara di bawah 25 persen atau kursi dibawah 20 persen (Sesuai UU Pilpres yang baru disyahkan), PKS akan berkoalisi. Delapan nama nomine internal PKS bisa ditawar dan dibicarakan lagi. Untuk berkoalisi, PKS juga memiliki banyak pilihan. Jika bukan demi kekuasaan PDIP juga akan menjadi pilihan terakhir bagi PKS untuk berkoalisi. Menginat reputasi PKS selama ini, sangat kecil kemungkinannya jika PKS berkoalisi dengan partai lain hanya demi kekuasaan semata.

Untuk meraih kemenangan pada pemilu dan pilpres 2009, taktik dan strategi perlu diupayakan. Salah satu srategi adalah berkoalisi. Dalam pemilu dan pilpres di Indonesia yang diikuti banyak partai, koalisi dimungkinkan, bahkan diharuskan jika ingin menang. Upaya seperti itulah yang telah dan akan dilakukan oleh PDIP. Bahkan PDIP mengajak partai yang selama ini berseberangan yakni Golkar dan PKS.

Namun, bisakah PDIP merangkul partai Golkar dan PKS untuk bergandengan tangan di pemilu 2009? Tampaknya jalan terjal dan berliku menghadang langkah Banteng bermoncong putih itu. Penjagaan citra yang dilakukan partai Golkar dan PKS akan menjadi ganjalan bagi mereka untuk menyatu di pemilu dan pilpres 2009.

Tulisan ini adalah tugas Bedah Karya I, Sekolah Menulis Online (SMO) BelajarMenulis.com kelas Nonfiksi, angkatan ke-4 (Agustus-November 2008).

Pemimpin Muda atau Pemimpin Tua?

Suhu politik Indonesia menjelang Pemilu 2009 sudah muali menghangat. Adalah Tifatul Sembiring, Presiden yang sudah menabuh gendering perang dan mulai melakukan serangan.

Dalam Mukernas PKS di Makassar, Tifatul menegaskan bahwa politisi tua, apalagi yang pernah menjabat presiden, sebaiknya tidak lagi mencalonkan diri. “Ada yang pernah gagal, tapi kepingin lagi maju. No way. Pemimpin baru itu balita, di bawah lima puluh tahun”, tandasnya.

Pernyataan ini spontan mendapat reaksi dari Megawati, calon presiden yang juga ketua umum PDIP. Megawati merasa gemas terhadap suara-suara lantang itu. “Kalau Pak Tifatul mau maju, ya maju”.

Manuver Presiden PKS patut disayangkan mengingat citra PKS selama ini adalah partai yang dihuni oleh politisi-politisi santun. Mendiskreditkan orang lain adalah bukan cara yang santun. Mewacanakan pemimpin muda itu tidak salah dan tidak dilarang, tetapi menyurun pemimpin tua minggir tidaklah etis.

Apalagi Undang-Undang tidak mengatur batas usia tertinggi seorang calon presiden. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemipilah Presiden hanya membatasi usia terendah seorang warga Negara untuk bisa dipilih yaitu 35 tahun.

Melihat trend saat ini di mana banyak pemimpin muda muncul, maka menjadi wajar jika wacana pemimpin muda itu dilontarkan. Pemimpin muda umumnya lebih progresif, terbuka terhadap perubahan. Sementara pemimpin tua itu umumnya konservatif, lebih cenderung untuk mempertahankan dan kurang berani melakukan perubahan. Padahal, kondisi bangsa Indonesia yang hingga saat ini masih terlilit berbagai persoalan, sangat butuh pemimpin yang berani melakukan perubahan, dan itu bisa diharapkan dari pemimpin muda.

Tetapi harus diingat bahwa dalam mengkapanyekan calon pemimpin muda itu, tidak boleh menyuruh minggir pemimpin tua, itu bisa melanggar hak warga Negara untuk dipilih. Manuver Presiden PKS ini dikhawatirkan justru akan menjadi blunder bagi PKS sendiri. Sebagai partai politik yang selama ini dikenal dengan santun dan Islami, sebaiknya PKS berkampanye dengan fair, bukan dengan “Black Campaign”, kampanye dengan menjelekkan lawan politik.

Jadi mau pemimpin muda, mau pemimpin tua, atau pemimpin paruh baya, kita bebas untuk memilih. yang penting dalam berkampanye jangan sampai menyerang orang dan partai lain. Kampanye harus dilakukan dengan santun dan sopan. Jika tidak, nanti akan terjadi pertikaian antar calon pemimpin bangsa. Jika calon pemimpin saja saling bertikai, bagaimana rakyatnya? Inilah yang harus dipikirkan secara mendalam oleh semua pihak. Jangan hanya karena ingin menang, lantas menghalalkan segala cara. Sebaiknya jangan.

Ingat apa pun warna kulit kita, apa pun warna bendera partai kita, kita adalah satu, bangsa Indonesia. Dan bendera kita tetap Merah Putih. Merdeka …………

Koalisi Parpol Islam, Mungkinkah?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 7 Juli 2008 lalu telah menetapkan Partai peserta Pemilu 2009 yaitu sebanyak 34 partai. Kampanye terbatas juga telah dimulai pada tanggal 12 Juli 2008. Dari sekarang, kurang lebih tinggal 10 bulan lagi Pesta Demokrasi 2009 akan digelar.

Berbagai upaya mulai dilakukan partai-partai politik. Salah satu upaya tersebut adalah adanya gagasan untuk berkoalisi. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Ali Muchtar Ngabalin. Ngabalin mengatakan bahwa koalisi Parpol Islam harus mulai dijajagi.

Koalisi Parpol Islam sepertinya menjadi keharusan mengingat di Pemilu 2009 parpol Islam cukup banyak. Hal ini tentu akan menyebabkan suara pendukung Parpol Islam akan tercerai berai. Di Pemilu 2009, Parpol Islam yang ikut bertarung adalah PKS, PPP, PBR, PBB, PKB, PAN, dan PKNU.

Mereka akan menghadapi dua kekuatan besar yakni Golkar dan PDIP. Hal inilah yang seharusnya disadari oleh para politisi dari Parpol Islam. Tanpa adanya koalisi, sangat sulit Parpol Islam bisa mengalahkan dua “raksasa” tersebut.

Meski disadari bahwa koalisi parpol Islam adalah suatu keharusan, namun hal itu tidaklah mudah untuk diwujudkan. Kepentingan jangka pendek dan kepentingan pribadi atau kelompok sering kali membuat Parpol Islam sulit bersatu.

Kenyataan yang terjadi selama ini, banyak politisi menyeberang ke partai lain atau mendirikan partai baru karena di partai lama tidak mendapatkan posisi yang diinginkan. Meski memang tidak semua politisi yang menyeberang atau mendirikan partai baru itu memiliki motivasi seperti itu. Tetapi faktanya bahwa antar pengurus satu parpol saja sulit bersatu, sulit bekerja sama.

Maka pertanyaan yang timbul adalah, bagaimana mungkin koalisi antar parpol (Islam) itu bisa terwujud? Seandainya terwujud, maka dapat dipastikan bahwa koalisi tersebut adalah koalisi jangka pendek Koalisi yang hanya bertujuan untuk membagi-bagi kekuasaan, kedudukan, dan jabatan.

Idealnya koalisi yang terbentuk adalah koalisi permanent, koalisi jangka panjang untuk kepentingan bangsa dan umat. Tetapi, mungkinkah koalisi seperti itu bisa terwujud?
Bukan tidak mungkin. Namun untuk saat ini, koalisi ideal seperti itu tampaknya masing jauh dari angan.