6. Partai Gerakan Indonesia Raya

GerindraPartai Gerindra adalah partai politik di Indonesia yang lahir pada tanggal 6 Februari 2008. Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra adalah Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc., seorang dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Nama Gerindra berasal dari Perindra yang merupakan pemberian langsung dari Soekarno. Namun Prabowo Subiyanto sebagai salah satu pendiri tidak bisa mendaftarkan nama tersebut, karena harus melalui persetujuan pengurus lama yang kebanyakan sudah meninggal. Maka dipakailah nama Gerindra yang kemudian dijabarkan sebagai Gerakan Indonesia Raya.

Kelahiran Partai Gerindra bermula dari rasa keprihatinan melihat kondisi masyarakat yang terjerat kemiskinan akibat permainan orang-orang yang tidak peduli kepada kesejahteraan masyarakat. Tokoh-tokoh di balik lahirnya Partai Gerindra antara lain Prabowo Subiyanto, Haysim Djoyohadikusumo, Fadli Zon, Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Halida Hatta, Amran Nasution, Tanya Alwi dan Haris Bobihoe.Para Tokoh itulah yang bercita-cita ingin mengangkat rakyat dari jerat kemelaratan untuk kemudian mensejahterakannya.

Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 adalah Pemilu pertama yang diikuti Partai Gerindra. Sebagai pendatang baru, Partai Gerindra berhasil meraih 4.646..406 suara atau 4,5% dari total suara sah nasional. Dengan hasil itu, Partai Gerindra berhasil mendapatkan 26 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebuah hasil yang tentu tidak terlalu mengecewakan mengingat Partai Gerindra sebagai pendatang baru.

Pada Pemilihan Umum 2014, Partai Gerindra mendapatkan nomor urut 6. Jauh-jauh hari, Partai ini sudah mendeklarasikan Prabowo Subiyanto sebagai Calon Presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden Juli 2014 mendatang.

Referensi:
- partaigerindra.or.id
- id.wikipedia.org

5. Partai Golkar

Partai GolkarPartai Golongan Karya (Partai Golkar) salah satu partai politik yang ada di Indonesia saat ini. Sebelumnya Partai Golkar dikenal dengan nama Golongan Karya (Golkar). Partai politik ini adalah produk Rezim Orde Baru, meski saat itu Golongan Karya bukanlah partai politik. Di masa Orde Baru yang disebut Partai Politik adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demorkasi Indonesia (PDI).

Kelahiran Golkar bermula dari berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada masa akhir kepemimpinan Soekarno. Tanggal 20 Oktober 1964 Angkatan Darat mendirikan Sekber Golkar dengan tujuan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis dalam dunia politik Indonesia. Selanjutnya, sesuai ketetapan MPRS tentang perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, maka pada 17 Juli 1971, Sekber Golkar berubah menjadi Golkar.

Golongan Karya (Golkar) pertama mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 1971. Saat itu Golongan Karya (Golkar) berhasil menjadi pemenang. Semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, Golkar selalu menang dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Golkar selalu menang pada Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Kemenangan itu tidaklah aneh mengingat Soeharto menggunakan kewenangannya untuk memobilisasi bahkan memaksa setiap PNS untuk mencoblos Golkar.

Kekuasaan dan kewenangan yang diselewengkan itulah yang membuat rakyat Indonesia semakin lama semakin marah dan kesal. Krisis moneter paska Pemilu 1997 hingga meletusnya kerusuhan Mei 1998 adalah rentetan sejarah yang meruntuhkan Soeharto.

Krisis ekonomi yang tak kunjung membaik dan kerusuhan yang terus terjadi akhirnya memaksa Soeharto turun tahta. Kamis, 21 Mei 1998 Soeharto menyampaikan pidato yang berisi tentang pengunduran diri atau berhenti menjadi Presiden Republik Indonesia.

Peristiwa turunya Soeharto dari kursi Presiden itulah yang kemudian dikenal dengan masa reformasi. Di masa reformasi, Golkar bermetamorfosis menjadi Partai Golkar. Meski banyak pihak saat itu yang menginginkan Golkar dibubarkan, namun karena masih banyak elemen masyarakat yang mendukung maka Golkar tetap ada.

Hal itu terbukti saat Pemilu paska reformasi yakni Pemilu 1999. Meski kalah dari PDIP yang berada di peringkat pertama, Golkar masih berhasil meraih suara yang cukup signifikan dan berada di peringkat kedua.

Pada Pemilu 2004, Partai Golkar bahkan berhasil menjadi pemenang Pemilu dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58% dari total suara sah nasional. Pada Pemilu berikutnya yaitu 2009, Partai Golkar turun ke peringkat kedua di bawah Partai Demokrat. Jumlah suara yang diperoleh Partai Golkar yaitu 15.037.757 suara atau 14,5% dari total suara sah nasional.

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, Partai Golkar mendapat nomor urut 5. Target Partai Golkar adalah kemenangan dengan harapan bisa memuluskan Ketua Umumnya, Aburizal Bakrie untuk menjadi Calon Presiden. Meski dalam internal Partai Golkar terjadi friksi-friksi antara yang mendukung Aburizal Bakri sebagai Capres dan sebagian lain tidak mendukung.

Hal itu sangat dipahami mengingat elektabilitas Aburizal Bakri yang tidak terlalu menggembirakan. Berdasarkan hasil survey beberapa lembaga yang dilakukan mulai akhir 2013 hingga awal 2014, elektabilitas ARB masih jauh di bawah Capres lain seperti Joko Widodo (PDIP) dan Prabowo Subiyanto (Gerindra). Bahkan dari hasil survey terbaru yang dimuat Republika (1/4/2014), di internal Golkar saja elektabilitas ARB masih di bawah Priyo Budi Santoso (18,44%), dan Jusuf Kalla (17,33%). Sementara ARB berada diperingkat ketiga dengan memperoleh 16,42%.

Untuk menarik simpati masyarakat, Partai Golkar menjual masa kejayaan masa lalu yang pernah dialami di masa keemasan Orde Baru. Kita tidak tahu siapa yang punya inisiatif dan memulainya. Kita hanya tahu dan sering menjumpai di bagian belakang truk ada gambar Soeharto. Ada juga stiker-stiker dengan gambar Soeharto di tempel di angkot-angkot. Gambar Soeharto dengan senyuman khasnya. Kemudian ada tulisan, “Piye kabare, penak jamanku to?”

Sumber Referensi:

- id.wikipedia.org

- republika online

- merdeka.com

4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

PDIPPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lahir paska peristiwa 27 Juli 1996 atau lebih dikenal dengan Juli Kelabu. Kelahiran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga tak bisa dilepaskan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sejarah PDIP tak bisa dilepaskan dari rentetan sejarah PDI yang lahir di masa Orde Baru.

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) berdiri 10 Januari 1973 merupakan penggabungan dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan juga dua partai keagamaan, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

Dalam perkembangannya, ada semangat untuk merehabilitasi nama Soekarno yang merupakan “Proklamator dan juga pencetus Pancasila”, yang juga adalah pendiri PNI. Maka pada masa kepemimpinan Soerjadi 1986 mulailah diadakan pendekatan terhadap keluarga Sukarno yaitu Megawati Soekarnoputri dan juga Guruh Soekarnoputra untuk bergabung dalam PDI.

Setelah bergabung, Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi Ketua Umum pada Konggres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang diselenggarakan di Surabaya tahun 1993. Pihak penguasa saat itu yakni Rezim Orde Baru tidak suka dengan terpilihnya Megawati Soekarnoputri.

Pihak penguasa berusaha mendongkel Megawati Soekarnoputri dari kepemimpinan PDI. Upaya itu berhasil ketika Konggres PDI 1996 di Medan yang memilih kembali Soerjadi sebagai Ketua Umum. Maka pecahlah partai itu menjadi dua kubu, kubu Soerjadi yang diakui pemerintah dan kubu Megawati Soekarnoputri.

Meski tak diakui pemerintah, PDI kubu Megawati Soekarnoputri tetap menduduki kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat. Pada tanggal 27 Juli 1996, kelompok Soerjadi yang didukung pihak penguasa berusaha merebut kantor DPP PDI. Terjadilah bentrokan kedua kubu yang menyebabkan banyak korban jiwa. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan Juli Kelabu. Karena dibantu pihak aparat TNI dan Kepolisian, maka kubu Soerjadi berhasil merebut kantor DPP PDI.

Membaca situasi yang demikian, Megawati Soekarnoputri kemudian mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sementara PDI tetap berdiri di bawah kepemimpinan Soerjadi yang kemudian digantikan oleh Budi Harjono. Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999 menjadi ajang pembuktian, maka sebenarnya PDI yang dipercaya dan didukung oleh rakyat. Hasilnya, PDIP Megawati berhasil menjadi peringkat pertama, sedangkan PDI Budi Harjono terpuruk bahkan tidak mencapai batas electoral treshold.

Pada Pemilu 1999, PDIP bertengger di peringkat pertama dengan meraih 151 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemilu 2004 perolehan kursi PDIP turun ke peringkat kedua 109 kursi di bawah Partai Golkar. Pada Pemilu 2009, perolehan suara PDIP kembali turun dengan hanya meraih 14.600.091 suara atau 14,0% dari total suara nasional dan mendapat jatah 95 kursi di DPR.

Pada Pemilu 2014, PDIP mendapat nomor urut 4. Target partai berlambang kepala banteng bermoncong putih pada Pemilu 2014 adalah peringkat pertama. Dua hari menjelang masa kampanye Pemilu 2014, PDIP mendeklarasikan Joko Widodo (Jokowi) Gubernur DKI sebagai Calon Presiden pada Pemilihan Presiden Juli 2014.

Berdasarkan hasil survey beberapa lembaga survey yang dilakukan dari akhir 2013 hingga awal 2014, PDIP dan Jokowi selalu berada di peringkat pertama. Pada Pemilu 2014, PDIP kemungkinan akan bersaing ketat dengan Partai Golkar dan Gerindra dalam meraih dukungan rakyat. Sementara Joko Widodo (Jokowi) akan bersaing dengan Prabowo Subiyanto dari Partai Gerindra dalam Pemilihan Presiden yang akan digelar Juli 2014. Akankah target PDIP untuk meraih peringkat pertama Pemilu Legislatif dan pengusungan Jokowi sebagai Presiden akan berhasil? Menarik untuk kita cermati.

Sumber Referensi:

- id.wikipedia.org

- sindonews.com

 

3. Partai Keadilan Sejahtera

PKSPartai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu Partai Politik Islam yang lahir pada masa reformasi. Partai ini bermula dari gerakan dakwah para kader dan aktivis Rohis di kampus-kampus yang ada di Indonesia di tahun 1980-an. Ketika awal berdiri pada 20 Juli 1998, partai ini bernama Partai Keadilan disingkat PK. Nurmahmudi Ismail diangkat sebagai Presiden Partai Keadilan yang pertama.

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1999, Partai Keadilan meraih 1.436.565 suara atau 1,36% dari total perolehan suara nasional. Di Pemilu yang pertama kali diikutinya itu, Partai Keadilan mendapat jatah tujuh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meski begitu, PK gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar dua persen. Karena itulah pada Pemilu berikutnya tahun 2004 partai ini harus berganti nama dan mendaftar ulang di Kemenkum Ham dengan nama baru, Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004, PKS meraih 8.325.020 suara atau sekitar 7,34% dari total perolehan suara nasional. Dengan raihan suara tersebut, PKS mendapatkan jatah 45 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan pada Pemilu 2009, PKS meraup 8.204.946 suara atau 7.88% dari total perolehan suara nasional, dan mendapatkan jatah 57 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dari tiga kali Pemilu yang diikuti, persentase perolehan suara PKS selalu mengalami kenaikan. PKS memang dikenal dengan keunikannya yakni selain ekslusif, juga menjadi satu-satunya partai yang memiliki kaderisasi paling baik. Dengan memanfaatkan jaringan Jamaah Tarbiyah, parti ini terus berupaya untuk mendapatkan kader baru.

Ada dua strategi yang diterapkan Partai Keadilan Sejahtera dalam merekrut kader baru. Pertama adalah pola rekrutment individual (al-da’wah al-fardhiyyah) atau bentuk pendekatan orang per orang, yang meliputi komunikasi personal secara langsung. Calon yang akan direkrut diajak berpartisipasi dalam forum-forum pembinaan rohani yang diorganisir seperti Usrah (Keluarga), Halaqah (Kelompok Studi), Liqa (Pertemuan Mingguan) Rihlah (Rekreasi), Mukhayyam (Perkemahan), Daurah (Pelatihan Intelektual) dan Nadwah (Seminar).

Strategi kedua adalah rekrutment institusional (al-da’wah al’amma). Caranya yaitu PKS berafiliasi dengan berbagai organisasi sayap baik yang berstatus formal atau non formal. Kemudian PKS memanfaatkan institusi-institusi tersebut untuk merekrut kader-kader potensial.

Gerakan dakwah PKS bisa dikatakan mengikuti atau melanjutkan gerakan dakwah yang dilakukan oleh Muhammad Natsir, tokoh Masyumi yang kemudian mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Sebagian pengamat mengaitkan Partai Keadilan Sejahtera dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ada juga yang mengatakan bahwa PKS mirip Partai keadilan dan Pembangunan pimpinan Abdullah Gul yang berkuasa di Turki.

Ketua Umum atau Pemimpin di Partai Keadilan Sejahtera disebut dengan Presiden. Presiden Partai Keadilan pertama adalah Nurmahmudi Ismail (1998-2000), Presiden PKS kedua adalah Hidayat Nur Wahid (2000-2005), Presiden PKS ketiga adalah Tifatul Sembiring (2005-2009), Presiden PKS keempat adalah Luthfi Hasan Ishaaq (2009-2013) dan saat ini PKS dipimpin oleh Anis Matta (2013-sekarang).

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014, Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan nomor urut 3. Target yang diusung Partai Dakwah ini adalah tiga besar dan mampu mengusung Calon Presiden sendiri. Ada tiga kandidat yang akan diusung menjadi Capres yakni Hidayat Nur Wahid, Ahmad Heryawan dan Anis Matta.

Sumber Referensi:

id.wikipedia.org

2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

PKB-001Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai politik Islam yang lahir pasca reformasi 1998. Kelahiran PKB berawal dari keprihatinan para tokoh Kyai Nahdatul Ulama saat menjelang runtuhnya rezim Soeharto. Kekisruhan yang terjadi saat masyarakat Indonesia tak lagi percaya pada kepemimpinan Soeharto, mendorong para Kyai Nahdatul Ulama untuk mengambil langkah penyelamatan bangsa.

Pada tanggal 11 Mei 1998, para tokoh Nahdatul Ulama Kyai sepuh mengadakan pertemuan di Langitan. Kemudian tanggal 30 Mei 1998 diadakan Istighosah  Akbar di Kantor PWNU Jawa TImur. Saat itu para Kyai mendesak KH CHolil Bisri untuk menggagas dan membidani pendirian partai bagi wadah aspirasi politik kaum nahdiyin.

Untuk itu KH Kholil Bisri mengundang 20 kyai melalui telepon untuk membahas usulan tersebut. Saat diadakan pertemuan tanggal 6 Juni 1998 di kediaman KH CHolil Bisri di Rembang yang ternyata dihadiri oleh 200 kyai. Dalam pertemuan itu dibentuk panitia yang disebut Tim Lajnah yang terdiri dari 11 orang. Kemudian Panitia tersebut mengadakan pertemuan dengan PBNU pada tanggal 18 Juni 1998.

Pada tanggal 23 Juli 1998, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dideklarasikan di Jakarta. Para tokoh NU yang mendaklarasikan PKB yaitu KH Munasir Allahilham, KH Ilyas Ruchyat, KH Muchid Muzadi, KH. Mustofa Bisri, dan KH. Abdurrahman Wahid yang saat itu menjabat sebagai ketua umum PBNU.

Partai ini menjadi wadah aspirasi politik umat Islam khususnya kaum Nahdiyin, selain tentunya PPP yang sudah lahir sebelumnya. Meski termasuk salah satu partai Islam, namun ideologi PKB adalah Pancasila dan Konservatisme. Karena itu kehadirannya mendapat banyak simpati masyarakat termasuk dari kalangan non muslim. Figur KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang sangat mengedepankan pluralisme menjadi sosok sentral partai ini.

Kiprah pertama PKB dalam Pemilu dimulai pada Pemilu 1999 yang saat itu meraih 13.336.982 suara dengan 51 kursi. Pada Pemilu berikutnya tahun 2004, PKB meraih 11.989.564 suara dengan 52 kursi di DPR. Perolehan suara PKB menurun pada Pemilu 2009 yang hanya mampu meraih 5.146.122 suara dan 27 kursi DPR.

Ketua Umum PKB saat ini adalah Muhaimin Iskandar dan menjabaat sebagai Sekretaris Jenderal adalah Imam Nachrawi. Pada Pemilu tahun 2014, PKB mendapat nomor urut 2 dan menargetkan 100 kursi di DPR. Guna mencapai target itu, PKB menggandeng musisi Rhoma Irama untuk meraup dukungan masyarakat. Sementara untuk mendukung kekuatan dana, PKB menggandeng Bos Lion Air, Rusdi Kirana.

Sumber Referensi:
1.    Id.wikipedia.org
2.    http://www.tempo.com

1. Partai NasDem

Partai NasdemPartai Nasional Demokrat yang lebih sering disebut Partai NasDem adalah salah salah satu peserta Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014. Partai ini bermula dari sebuah Organisasi Massa (Ormas) dengan nama yang sama bentukan Surya Paloh. Ormas NasDem resmi menjadi Partai Politik pada tanggal 26 Juli 2011.

Pada saat resmi menjadi partai politik,  Nasdem diketuai oleh Patrice Rio Capella. Pendiri partai yakni Surya Paloh menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai NasDem. Saat itu bergabung juga Harry Tanoe Soedibyo yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar Partai NasDem.

Menjelang konggres Pertama, Partai Nasdem mulai memanas dengan adanya friksi dan konflik internal. Wacana pengusungan Surya Paloh untuk dijadikan Ketua Umum Partai NasDem membuat gerah Harry Tanoe Soedibyo dan kelompoknya. Ketika wacana pengusungan Surya Paloh sebagai Ketua Umum semakin mendekati kenyataan, Harry Tanoe Soedibyo pun mundur dari partai Nasdem.

Selanjutnya Harry Tanoe Soedibyo dan para pengikutnya mendirikan Organisasi Masa Perindo dan tak lama kemudian, pemilik MNC group itu bergabung dengan partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Hasil konggres pertama partai NasDem menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum dan Patrice Rio Capella sebagai Sekjen. Sementara politikus senior asal Golkar Ferry Mursyidan Baldan menjabat sebagai Ketua Bidang Pemilihan Umum (Bapilu). Nama-nama lain yang bergabung ke partai Nasdem antara lain Zulfan Lindan, Enggartiasto Lukito, Taufik Basari, Akbar Faisal, Kurtubi, Rachmawati Soekarnoputri, Bachtiar Aly dan OC Kaligis.

Pada undian peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 14 Januari 2014, Partai NasDem mendapat nomor urut 1. Pemilu 2014 adalah Pemilu pertama yang diikuti oleh partai yang mengusung gerakan perubahan ini. Meski baru pertama ikut Pemilu, Partai NasDem langsung membidik target tiga besar.

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh sangat optimis dan yakin bahwa target itu bisa dicapai. Berbekal kader-kader yang sebagian besar sudah pengalaman di partai lain sebelumnya, Partai NasDem optimis bertarung di Pemilu 9 April 2014 mendatang. Apalagi parti ini ditunjang dengan adanya Media yang dimiliki sang Ketua Umum Surya Paloh, yakni Metro TV dan Media Indonesia.

Sumber Referensi:
1.    Id.wikipedia.org
2.    Tempo.Co

Partai Politik Peserta Pemilu 2014

Image

Pesta Demokrasi bagi bangsa Indonesia akan kembali digelar tahun depan. Pemilihan Umum (Pemilu) calon anggota leislatif (Anggota DPR) akan dilaksanakan tanggal 9 April 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai badan penyelenggara telah menetapkan partai politik peserta Pemilu 2014.

Berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual yang disampaikan oleh seluruh KPU provinsi, KPU mengeluarkan Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014. Keputusan itu berisi penetapan sepuluh partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2014 dan 24 partai politik tidak memenuhi syarat.

Dalam perkembangan selanjutnya, permohonan dua partai politik yang tidak lolos yakni PBB dan PKPI dikabulkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Dengan demikian, peserta Pemilu 2014 berjumlah 15 partai politik termasuk tiga partai politik lokal Aceh.

Berikut lima belas partai politik peserta Pemilu 2014 sesuai nomor urut sebagai berikut:
1.    Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
2.    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3.    Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4.    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
5.    Partai Golongan Karya (Golkar)
6.    Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
7.    Partai Demokrat (PD)
8.    Partai Amanat Nasional (PAN)
9.    Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10.    Partai hati Nurani Rakyat (Hanura)
11.    Partai Damai Aceh (PDA)
12.    Partai Nasional Aceh (PNA)
13.    Partai Aceh (PA)
14.    Partai Bulan Bintang (PBB)
15.    Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)